Page 28 - PKN Kelas X - Kewenangan Lembaga - Lembaga Negara Menurut UUD NRI Tahun 1945
P. 28

4) Sumber Daya Manusia
                        Kompetensi yang harus melekat pada SDM pemerinatah / institusi harus memadai
                        disesuaikan dengan kebutuhan, harus memiliki etika dan komitmen yang tinggi serta

                        karakter yang bertanggungjawab, integritas, kecakapan, keramahan dan empati serta
                        moralitas.
           b.   Faktor Penghambat
               1)Integritas pelaku pemerintahan yang rendah akan menimbulkan KKN.

               2)Kondisi politik dalam negeri yang tidak demokratis akan berdapak pada persoalan
               dilapangan dan menjadi penyebab sulitnya terwujudnya good governmance.
               3)Krisis ekonomi akan menjadi penyebab masalah sosial dan secara otomatis akan
               mengganggu kinerja pemerinth.

               4)Kondisi sosial masyarakat yang belum berprtisipasi dalam pemerintahan, konflik sosial dan
               anarkis kelompok akan mempersulit tegaknya good governmance.
               5)Sistem hukum yang lemah akan mempengaruhi kinerja pemerintah secara keseluruhan.


               Kelima faktor penghambat ini harus diminimalisasi / dihilangkan, Penegakan good
               govermnce dapat dilakukan melalui upaya pencegahan da penanggulangn sebagai berikut:
                   1)Agenda Politik
               Konsep pemerintahan yang kurang demokratis perlu ditinggalkan, dsn segera melakukan

               pembaharun politik yang berkaitan dengan:
               a) Amandemen UUD NRI Tahun 1945 yang bertujuan memperjelas beberapa aturan
                   misalnya pemilihan presiden secara langsung, susunan serta kedudukan MPR dan DPR,
                   kemandirian lembaga peradilan, kejaksaan Agung dan pertambangan. Dan pasal-pasal

                   tentang hak asasi manusia.
               b) Mempercepat peran penghapusn peran sosial TNI dan POLRI.
               c) Penegakan Supremasi Hukum



                   2)Agenda Ekonomi
               a)Otonomi Daerah
                   Perumusan strategi, kebijakan program, serta persiapan implementsi dari pemerintah
                   pusat samapai dengan daerah, dengan tujuan untuk menciptak keadilan, kepastian dan

                   kewenangan dalam membuat kebijakan publik.
               b)Sektor Keuangan dan Perbankan
               Pemerintah harus mampu mengembalikan fungsi perbankan dengan metode sebagai berikut:
               (1)Perlu kinerja tinggi karena tidak adanya pembagian antara bank nasional dan bank asing.

               (2)Merrger antara bank swasta dan BUMN
               (3)Mendorong pasar modal
               c)Kemiskinan dan Ekonpmi Rakyat
               Untuk mendapat legitimasi yang kuat dari rakyat tidak hanya sekedar menjadi pemenang

               dalam Pemilu tetapi harus mampu mengetas rakyat dari kemiskinan.



                                                                                                            21

      E - Modul PPKn Kelas X | KD. 3.3
   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33