Page 26 - PKN Kelas X - Kewenangan Lembaga - Lembaga Negara Menurut UUD NRI Tahun 1945

8)Kepentingan Umum

Pemerintah harus lebih menjaga kepentingan umum antara lain:
1)Memelihara kepentingan negara berkaitan dengan pertahanan dan keamanan.
2)Memelihara kepentingsn wsrgs negara ysng berkaitan dengan kesejahteraan.
3)Memberikan bantuan kepada seluruh warga negara demi kepentingan bersama yaitu
pendidikan dan kesehatan.

4)Memberikan bantuan individu contohnya anak yatim dan fakir miskin.
5)Memilihara ketertiban, keamanan dan kemakmuran seperti mentaai peraturan lalu lintas.
9)Pelayanan Yang baik atau Asan Keadilan dan Kewajaran

Menghendaki pemerintah untuk bertindak adil bagi seluruh warga negaranya dan harus
memperhatikan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat, terutama yang berkaitan dengan
agama dan adat istiadat.

2. Prinsip Pemerintahan yang baik

Menurut PP nomr 101 tahun 2000 ciri khas pemerintahan yang baik sebagai berikut:
1)Akuntabilitas
Pemerintah bertanggung jawab atas kebijakan yang telah ditetapkan, baik kepada atasan

(vertikal) maupun kepada masyarakat (horisontal). Pemerintah akan memberikan
PELAYANAN secara maksimal, cepat dan jelas sesuai dengan aturan sebagai bentuk
tanggung jawab. Prinsip akuntabilitas antara lain:
a)Mampu menciptakan PELAYANAN yang sangat efektif dan efisien.
b)Memenuhi kebutuhan masyarakat dan menyelesaikan semua permasalahan secara

menyeluruh.
c)Mengefektifkan proses pengawasan secara intensif dan terintegrasi terhadap proses
pemerintahan.

d)Menerapkan mekanisme pertanggungjawaban yang proporsional sesuai dengan tugas dan
wewenang.
e)Menyediakan informasi yang relevan, nyata, dn aktual terkait penyelenggaraan
pemerintahan berbagai pihak,
2)Transparansi

Pemerintahan berkewajiban memberikan informasi yang jelas atas keraguan informasi yang
berkembang di masyarakat. Masyarakat berhak mendapatkan informasi yang jelas yang
berkaitan dengan kepentingan publik. Transparansi dapat meningkatkan tingkat partisipasi

dari masyarakat. Contohnya, memasang pengumuman di instansi pemerintahan sebagai
sarana untuk memberikan kepada para warga. Dengan transparansi masyarakat akan
mendapatkan kepastian waktu terkait kebijakan-kebijakan pemerintah. Prinsip transparansi
adalah:
a)Adanya arus informasi dan komunikasi yang akurat bagi masyarakat umum terkait dengan

program pemerintah.
b)Adanya keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan publik dalam proses
implementasi dan pelaksanaan.

E - Modul PPKn Kelas X | KD. 3.3 19