Page 25 - PKN Kelas X - Kewenangan Lembaga - Lembaga Negara Menurut UUD NRI Tahun 1945
P. 25

Dalam buku Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Yudi Suparyanto dan kawan-kawan,
           prinsip pemerintahan yang baik, Menurut pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014
           tentang Administrasi Pemerintahan menjelaskan:
               1. Asas-asas umum pemerintahan yang baik

                   1)Kepastian Hukum
               Keputusan yang memiliki ketetapan hukum (inkrah) harus disusun dengan kata-kata yang
               benar dan tidak menimbulkan multitafsir. Hal ini berarti Pemerintah tidak bisa menarik

               kembali keputusan hukum yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.
                   2)Kesimbangan
               Hukum harus memiliki kreteria / kualifikasi yang jelas sehingga tidak terjadi kasus sama
               hukumannya berbeda.
               3)Ketidakberpihakan / Kesamaan Dalam Mengambil Keputusan

               Pemerintah harus mengambil keputusan yang sama dalam kasus yang faktanya sama.
               Pemerintah tidak boleh berpihak kepada pihak tertentu.
                   4)Kecermatan

               Sebelum mengambil keputusan Pemerintah harus memperhatikan fakta-fakta yang relevan,
               nasehat dan pertimbangan para ahli untuk dijadikan alasan bahwa keputusan yang akan
               diambil berdasarkan kecermatan dan ketelitian yang tinggi.
                   5)Motivasi
               Setiap keputusan pemerintah harus diambil berdasarkan alasan yang benar dan jelas sehingga

               tidak ada pihak yang dirugikan.
                   6)Tidak Menyalahgunakan Kewenangan
               Kewenangan pemerintah berdasarkan undang-undang adalah

               1)Kewenangan secara materiel
               2)Kewenangan wilayah
               3)Kewenagan waktu
                   7)Keterbukaan
               Asas keterbukaan harus diterapkan karena memiliki fungsi sebagai berikut:

                   1)Partisipasi :
                        memberikan kebebasan kepada warga negara untuk ikut serta berperan dalam proses
                        pemerintahan yang mandiri.

                   2)Pertanggungjawaban umum dan pengawasan keterbukaan sebagai konsekuensi peran
                       pemerintah sebagai alat bagi warga negara untuk mengawasi kinerja penguasa.
                   3)Memberikan kepastian hukum denagn mempublikasikan keputusan pemerintah
                      terutama yang berkaitan demi kepentingan umum.
                   4)Memberikan hak-hak dasar warga negara meliputi hak dipilih, hak berpendapat dan

                      berkumpul .





                                                                                                            18

      E - Modul PPKn Kelas X | KD. 3.3
   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30