Page 9 - PKN Kelas X - Kewenangan Lembaga - Lembaga Negara Menurut UUD NRI Tahun 1945

3) Rusandi Kantaprawira, berpendapat bahwa sistem politik merupakan berbagai macam kegiatan dan
proses dari struktur dan fungsi yang bekerja dalam suatu unit dan kesatuan yang berupa negara atau
masyarakat.

Secara umum sistem politik berarti sebagai keseluruhan kegiatan politik di dalam negara atau
masyarakat yang mana kegiatan tersebut berupa proses alokasi nilai-nilai dasar kepada masyarakat
dan menunjukan pola hubungan yang fungsional diantara kegiatan-kegiatan politik tersebut.
Dalam masyarakat sistem politik menyelenggarakan fungsi-fungsi tertentu yaitu membuat
keputusan kebijakan yang mengikat alokasi dari nilai-nilai baik yang bersifat nateri maupun non
materil. Dan keputusan kebijakan itu harus diarahkan untuk tercapainya tujuan-tujuan masyarakat.
Sistem politik menghasilkan output berupa kebijakan negara yang sifatnya mengikat kepada seluruh
masyarakat negara tersebut.
Dengan sistem politik aspirasi masyarakat baik berupa tuntutan dan ataupun dukungan
merupakan cerminan dari tujuan masyarakat dan selanjutnya dilaksanakan dengan kebijakan-
kebijakan dalam kehidupan bernegara. Sistem politik berbeda dengan sistem social dalam

penerapannya. Empat ciri khas sistem politik yang membedaknnya dengan sistem sosial, yaitu:
1) daya jangkaunya universal, meliputi semua anggota masyarakat
2) adanya kontrol yang bersifat mutlak terhadap pemakaian kekerasan fisik
3) hak membuat keputusan-keputusan yang mengikat dan diterima secara sah
4) keputusannya bersifat otoritatif, artinya mempunyai kekuatan legalitas dan kerelaan yang besar.

Secara singkat, sistem politik adalah kelembagaan dari hubungan antara suprastruktur dan
infrastruktur politik. Secara formal suprastruktur politik adalah lembaga formal yang menjadi suatu
keharusan untuk kelengkapan sistem bernegara. Pada masa revolusi Prancis (1789-1799) dengan
adanya perubahan sosial dan politik mengindikasikan bahwa sebuah pemerintahan negara sebaiknya
tidak dipegang oleh satu tangan kekuasaan, yang berarti dalam menjalankan suatu pemerintahan perlu
adanya pembagian tugas.Selain itu ada infrastruktur politik yaitu suatu lembaga yang lahir, tumbuh
dan berkembang pada masyarakat.

Di Indonesia, sistem politik itu berarti hubungan dan fungsi serta wewenang antar lembaga yang
satu dengan yang lainnya. Menurut UUD NRI Tahun 1945, Indonesia tidak menganut SISTEM
PEMISAHAN KEKUASAAN tetapi SISTEM PEMBAGIAN KEKUASAAN. Hal ini berarti antara
lembaga-lembaga negara masih ada hubungannya terutama dalam HUBUNGAN TATA KERJA.

2
E - Modul PPKn Kelas X | KD. 3.3