Page 10 - PKN Kelas X - Kewenangan Lembaga - Lembaga Negara Menurut UUD NRI Tahun 1945

b. Struktur Politik Di Indonesia
Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, pelaksanaan sistem politik berarti membicarakan
hubungan antar struktur politik. Struktur politik yang berasal dari lembaga formal dan informal yang
bergerak dalam sistem politik yang sedang berlaku. Struktur politik adalah organisasi yang
menjalankan berbagai keputusan berdasarkan kewenangannya. Di Indonesia struktur politik itu dibagi
menjadi dua yaitu:
1) Supra Struktur Politik
Suprastruktur politik adalah Lembaga-Lembaga Negara diatur dalam UUD 1945 yakni MPR,
DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK),
Komisi Yudisial (KY) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Politik berasal dari bahasa yunani
yaitu “polis” yang artinya Negara kota. Suprastruktur politik merupakan lembaga politik bentukan
negara yang berfungsi menjalankan struktur ketatanegaraan. Istilah struktur bisa berarti “struktur
diatas struktur” yang memilki kewenangan tidak hanya menjalankan fungsi struktur tetapi juga
menciptakan, mengontrol dan mengawasi struktur kenegaraan di bawahnya. Secara sederhana, supra
struktur politik lembaga tinggi negara.
Supra-struktur politik sebagai mesin politik diartikan sebagai mesin politik resmi di suatu negara

dan merupakan pengerak politik yang bersifat formal. Supra-struktur politik merupakan gambaran
pemerintah dalam arti luas yang terdiri dari lembaga-lembaga negara yang tugas dan peranannya di
atur dalam konstitusi negara atau peraturan perundang-undangan lainnya.
Di negara Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur
keberadaan kekuatan supra-struktur politik Indonesia dari mulai tugas, fungsi, wewenang sampai
pada susunan dan kedudukannya. Adapun yang menjadi kekuatan supra-struktur politk yang
tergolong ke dalam lembaga tinggi negara Indonesia adalah sebagai berikut:
1) Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
2)Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
3)Dewan Perwakilan Daerah (DPD)
4)Presiden/Wakil Presiden
5)Mahkamah Agung
6)Mahkamah Konstitusi
7)Komisi Yudisial

8)Badan Pemeriksa Kekuangan

3
E - Modul PPKn Kelas X | KD. 3.3