Page 15 - PKN Kelas X - Kewenangan Lembaga - Lembaga Negara Menurut UUD NRI Tahun 1945

2. Eksekutif (Presiden, Wakil Presiden dan Kementrian Negara

Eksekutif adalah lembaga negara yang memegang kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang,
menyelenggarakan urusan pemerintahan, menjaga ketertiban dan keamanan dalam negeri maupun luar
negri. Menurut Pasal 6 A ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung
oleh rakyat dalam satu pasangan calon. Lembaga tersebut terdiri dari:
1) Presiden
Menurut Bab III UUD NRI Tahun 1945, Presiden adalah pemegang kekuasaan pemerintahan negara.
Dalam menjalankan roda pemerintahan dibantu oleh seorang wakil presiden yang duduk bersama dalam
satu lembaga keprsidenan. Pasangan Presiden dan wakil presiden ini dipilih secara langsung dalam Pemilu
dan diusulkan oleh para partai peserta Pemilu.
Masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden adalah 5 tahun dan boleh dipilh kembali di perideo berikutnya
tetapi bisa juga diberhentikan dimasa jabatannya oleh MPR atas usulan DPR bila terbukti melakukan
pelanggaran berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya
ataupun perbuatan tercela ataupun terbukti sudah tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Presiden dan

Wakil Presiden.
Presiden Republik Indonesia memiliki kedudukan yang istimewa yaitu sebagai kepala negara dan kepala
pemerintahan. Sesuai dengan kedudukannya maka tugas dan wewenangnya dibagi menjadi dua yaitu:
a) Presiden Sebagai Kepala Negara
1) Pasal 10, memegang kekuasaan tertinggi atas angkatan darat, laut dan udara.
2) Pasal 11 (ayat 1) Presiden dengan persetujuan DPR menyatakan perang, membuat perjanjian dan
perdamaian dengan negara lain.
3) Pasal 11 (ayat 2) Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan
akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara,
dan atau mengharuskan perubahan, atau pembentukan undang-undang harus dengan perstujuan DPR.
4) Pasal 12, Presiden menyatakan keadaan bahaya.
5) Pasal 13 (ayat1) dan (ayat 2) presdien mengangkat Duta dan Konsul.
6) Pasal 13 (ayat 3) Prseiden menerima penenmpatan Duta dari negara lain dengan pertimbangan DPR.
7) Pasal 14 (ayat 1) Presiden memberikan GRASI dan REHABILITASI dengan pertimbangan dari
Mahkamah Agung.
8) Pasal 14 (ayat 2) Presiden memberikan AMNESTI dan ABOLISI dengan pertimbangan DPR.
9) Pasal 15, Presdien memberikan gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan lainnya.

b) Preseden Sebagai Kepala Pemerintahan
Presiden meempunyai kekuasaan sebagai berikut:
1) Pasal 4 (ayat 1) Presiden adalah pemegang kekuasaan pemerintahan.
2) Pasal 5 (ayat 1) Presiden mengajukan RANCANGAN UNDANG_UNDANG kepada DPR.
3) Pasal 5 (ayat 2) Presiden menetapkan Peraturan Pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana
mestinya.
4) Pasal 16 Presiden membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas untuk memberikan NASEHAT &
PERTIMBANGAN kepada Presiden, yang selanjutnya diatur dalam undang-undang,
5) Pasal 17 (ayat 2) Presiden mengangkat dan memberhentikan mentri-mentri.
6) Pasal 20 (ayat 2) Presiden membahas dan memberikan PERSETUJUAN atas RUU bersama DPR.

7) Pasal 20 (ayat 4) Presiden mengesahkan RUU yang telah disetujui bersama agar menjadi undang-undang.
8) Pasal 22 (ayat 1) Presiden menetapkan Peraturan Pemerintah sebagai pengganti undang-undang dalam
kegentingan yang memaksa.

8

E - Modul PPKn Kelas X | KD. 3.3