Page 17 - PKN Kelas X - Kewenangan Lembaga - Lembaga Negara Menurut UUD NRI Tahun 1945

4) Staf Khusus Mentri
Staf khusus mentri maksimal 3 orang bertugas untuk memberikan saran dan pertimbangan kepada menteri

sesuai penugasan menteri dan bukan merupakan bidang-bidang tugas urusan kementrian. Untuk
menjalankan tugas staf khusus mentri wajib menjalankan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi yang
baik dengan uit organisasi di lingkungan kementrian.

3. Legeslatif
1) Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) adalah lembaga legislatif bikameral yang merupakan salah
satu LEMBAGA TINGGI NEGARA dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Sebelum reformasi, MPR
merupakan LEMBAGA TERTINGGI NEGARA yang menjalankan kedaulatan rakyat Indonesia. MPR

dianggap sebagai penjelmaan seluruh rakyat Indonesia karena terdiri atas seluruh anggota DPR, Utusan
Daerah, dan Utusan Golongan.
a. Pasal 2 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, anggota MPR terdiri dari DPR dan DPRD.
b. UU No. 22 tahun 2003, anggota MPR sebanyak 550 orang. Anggota DPD adalah 4 X Jumlah
provinsi MPR adalah lembaga negara bukan lembaga tertinggi negara
c. UUD pasal 3 ayat (1,2,3) UUD NRI Tahun 1945, Tugas dan wewenang MPR adalah berwenang
mengubah dan menetapkan UUD, melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden dan hanya dapat
memberhentikan Presiden dan Wakil Presiden dalam masa jabatannya.
d. UU No. 22 tahun 2003 tentang susunan dan kedudukan MPR, DPR,

DPD dan DPRD, MPR juga memiliki hak dan kewajiban.
Setelah reformasi tiba, MPR bukan lagi lembaga tertinggi negara karena MPR sendiri telah melepas
kewenangan yang ada pada dirinya dengan melakukan amandemen terhadap UUD 1945. MPR saat ini
terdiri atas seluruh anggota DPR dan seluruh anggota DPD. MPR bersidang sedikitnya sekali dalam lima
tahun di ibukota negara.

2) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
a. Pasal 19 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, anggota DPR dipilih melalui Pemilu

b. UU No. 22 tahun 2003, anggota DPR sebanyak 550 orang.
c. Pasal 20 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, fungsi DPR adalah fungsi legislasi, fungsi anggaran dan
fungsi pengawasan,
d. Pasal 20A ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, hak anggota DPR adalah hak interpelasi, hak angket dan
hak menyatakan pendapat.
e. Pasal 20A ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. hak anggota DPR hak mengajukan pertanyaan, hak
menyampaikan usul/pendapat dan hak imunitas.

3) Dewan Perwakilan Daerah (DPD)
a. Dewan Perwakilan Daerah (DPD) lahir pada tanggal 1 Oktober 2004, ketika 128 anggota DPD
yang terpilih untuk pertama kalinya dilantik dan diambil sumpahnya.
b. DPD merupakan bagian keanggotan MPR yang dipilih melalui Pemilu dari setiap propinsi.
c. DPD merupakan wakil-wakil propinsi.
d. UU No. 22 tahun 2003, anggota DPD berdomisili di daerah pemilihannya, dan selama bersidang
bertempat tinggal di Ibukota negara RI
e. DPD berhak mengajukan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah dan
yang berkaitan dengan daerah.

10

E - Modul PPKn Kelas X | KD. 3.3