Page 16 - PKN Kelas X - Kewenangan Lembaga - Lembaga Negara Menurut UUD NRI Tahun 1945
P. 16

9) Pasal 23 (ayat 2) Presiden mengajuka RUU APBN untuk dibahas bersama DPR dengan memperhatikan
          pertimbangan DPD.
      10) Pasal 23F (ayat 1) Presiden meresmikan keanggotaan BPK yang dipilik DPR dengan memperhatikan
            pertimbangan DPD.
      11) Pasal 24A (ayat 3) Presiden menetapkan Hakim Agung yang diusulkan oleh KY dan disetujui oleh DPR.
      12) Pasal 24B (ayat 3) Presiden mengangkat dan memberhentikan anggota Komisi Yudiisal bersama dengan

            DPR.
      13) Pasal 24C (ayat 3) Presiden mengajukan 3 oang calon hakim konstitusi dan menetapkan 9 orang hakim
            konstitusi.


          2) Wakil Presiden
             Presiden dan wakil presiden dianalogikan seperti hubungan Presiden dan wakil Presiden ibarat dua sisi mata
      uang logam yang tak terpisahkan. Oleh sebab itu, mereka dihadirkan sebagai satu paket. Wakil Presiden karena
      berperan dan wewenang melakukan tugas presiden dan berikut ini tugas dan wewenamg sebagai berikikut:
          1) Membantu Presiden melaksanakan seluruh tugas dan kewajiban presiden.
          2) Newakili presiden melaksankan tugas-tugas kepresidenan dalam hal-hal yang dilakukan oleh Presiden
              kepadanya.

          3) Menggantikan presiden jika presiden mangkat, berhenti, atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya
               dalam masa jabatannya.
           Dalam melaksanakan tugas, wakil presiden dibamtu oleh sekretarial wakil presiden dilingkungan kementrian
      sekretariat negara dan wakil presiden harus mmemberikan penugasan langsung kepada sekretarial wakil
      presiden.


      3) Kementrian Negara
          1) Kementrian Koordinator
          Kementrian koordinator mempunyai tugas untuk membantu presiden dalam rangka menyingkronkan dan
          mengkoordinasikan perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan dibidangnya. Ada tiga kementrian
          koordinator yaitu:
              a) Kementrian koordinator dalam bidang poilitik, hukum dan leamanan.
              b) Kementrian koordinator dalam bidang perekonomian.

              c) Kementrian koordinator dalam bidang kesejahteraan rakyat.
              1)Kementrian
              Kementrian memiliki tugas untuk menyelenggarakan urusan kepemerintahan terentu untuk membantu
              presiden dalam menjalankan tugas kepemrintahan dalam berbagai fungsi yang disesuaikan dengan
              bidangnya masing-masing.
          2)Kementrian
          Kementrian memiliki tugas untuk menyelenggarakan urusan kepemerintahan terentu untuk membantu
          presiden dalam menjalankan tugas kepemrintahan dalam berbagai fungsi yang disesuaikan dengan
          bidangnya masing-masing.

          3)Wakil Mentri
          Wakil menteri adalah pejabat karir sebagai pegawai negeri yang telah menduduki jabatan struktural eselon
          karena bukan anggota kabinet dan berkewajiban membantu menteri dalam melaksanakan tugan kementrian,
          dibawah menteri dan bertanggungjawab kepada menteri.




                                                                                                               9

      E - Modul PPKn Kelas X | KD. 3.3
   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21