Page 12 - PKN Kelas X - Kewenangan Lembaga - Lembaga Negara Menurut UUD NRI Tahun 1945

2) Infra Struktur Politik
Menurut Gregory Mankiw (2003) dalam Teori Ilmu Ekonomi, infrastruktur
artinya wujud modal publik (public capital) yang terdiri dari jalan umum, jembatan, sistem

saluran pembuangan, dan lainnya, sebagai investasi yang dilakukan oleh pemerintah.
Infrastruktur politik adalah lembaga-lembaga yang dapat mempengaruhi suprastruktur
politik sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dalam membuat kebijakan.
Infrastruktur politik berarti suasana kehidupan politik masyarakat/rakyat (political
infrastructures subsets, socio-political sphere), dan supra struktur politik, yaitu struktur
politik pemerintahan sektor pemerintahan, suasana pemerintahan, sektor politik
pemerintahan
Singkat kata, semua organisasi yang tidak termasuk dalam birokrasi pemerintahan merupakan
kekuatan infra-struktur politik. Di Indonesia banyak sekali organisasi atau kelompok yang menjadi

kekuatan infra-struktur politik, akan tetapi jika diklasifikasikan terdapat 5 (empat) kekuatan, yaitu:
1) Partai Politik,
Sekelompok warga negara Republik Indonesia secara sukarela dan atas dasar persamaan kehendak
dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa, dan negara melalui
pemilihan umum. Dasar pendirian Partai Politik umumnya didorong oleh adanya persamaan
kepentingan, persamaan cita-cita politik dan persamaan keyakinan keagamaan.

2) Kelompok Kepentingan (interest group),
Kelompok yang memiliki kepentingan terhadap kebijakan politik negara. Kelompok ini bisa
menghimpun atau mengeluarkan dana dan tenaganya untuk melaksanakan tindakan politik yang
biasanya berada di luar tugas partai politik. Kelompok ini bergandengan erat dengan salah satu partai
politik, atau adanya bersifat independen (mandiri). Untuk mencapai tujuannya, tidak menutup
kemungkinan kelompok kepentingan melakukan negosiasi dan mencari dukungan kepada masyarakat

perseorangan ataupun kelompok masyarakat. Contoh dari kelompok kepentingan: elite politik,
pembayar pajak, serikat dagang, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), serikat buruh dan
sebagainya.
3) Kelompok Penekan (pressure group),
Kelompok Penakan adalah sekelompok orang di lembaga kemasyarakatan dengan aktivitas atau
kegiatannya memberikan tekanan kepada pihak penguasa (pemerintah) agar keinginannya dapat
diakomodasi oleh pemegang kekuasaan. Kelompok peenkan ini selalu mengupayakan atau

memperjuangkan keputusan politik yang berupa undang-undang atau kebijakan publik yang
dikeluarkan pemerintah sesuai dengan kepentingan dan keinginan kelompok mereka. Kelompok ini
biasanya tampil ke depan dengan berbagai cara untuk menciptakan pendapat umum yang mendukung
keinginan kelompok mereka. Misalnya dengan cara demonstrasi, aksi mogok dan sebagainya.
4) Media komunikasi politik

Sarana / alat komunikasi politik untuk menyampaikan informasi dan pendapat politik secara tidak
langsung baik terhadap pemerintah maupun masyarakat pada umumnya. Yang termasuk sarana / alat
adalah:
a) media cetak: koran, majalah, buletin, brosur, tabloid dan sebagainya.
b) media elektronik: televisi, radio, internet dan sebagainya.

5) Tokoh Politik / Political Figure
Tokoh politik /aktor politi adalah pemimpin partai politik yang sangat berpengaruh di lingkunganya.
Media komunikasi berarti mampu mengolah, mengedarkan informasi bahkan mencari
aspirasi/pendapat sebagai berita politik.
5

E - Modul PPKn Kelas X | KD. 3.3