Page 147 - 95213-undang--undang-nomor-7-tahun-2017-tentang-pemilu
P. 147
PRESIOEN
REPIJ BLIK INDONESIA
-L46-
Bagian Kedelapan
Pengawasan dan Penyelesaian Perselisihan dalam
Pemutakhiran Data dan Penetapan Daftar Pemilih
Pasal 219
(1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu I(abupaten/Kota,
Panwaslu Kecamatan, dan Panwaslu Kelurahan/Desa
melakukan pengawasan atas pelaksanaan pemutakhiran
data pemilih, penrusunan dan pengumuman daftar pemilih
sementara, perbaikan dan pengumuman daftar pemilih
sementara hasil perbaikan, penetapan dan pengumuman
daftar pemilih bt p, daftar pemilih tambahan, dan
rekapitulasi daftar pemilih tetap yang dilaksanakan oleh
KPU, KPU Provinsi, KPU KabupatenfKota, PPK, dan PPS.
(21 Panwaslu LN melakukan pengawasan atas pelaksanaan
pemutakhiran data pemilih, pen)rusunan dan pengumuman
daftar pemilih sementara, perbaikan dan pengumuman
daftar pemilih sementara hasil perbaikan, penetapan dan
pengumuman daftar pemilih tetap, daftar pemilih tambahan,
dan rekapitulasi daftar pemilih tetap luar negeri yang
dilaksanakan oleh PPLN.
Pasal 220
(1) Dalam hal pengawasan s6lqgaimana dimaksud dalam pasal
219 ditemukan unsur kesengajaan atau kelalaian artggota
KPU, KPU Provinsi, KPU I(abupateilKota, PPK, PPfi, darr
PPLN yang merugikan Warga Negara Indonesia yang memiliki
hak pilih, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu
Kabupaten/ Kota serta Panwaslu Kecamatan, Panwaslu
Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TpS
menyampaikan temr:an tersebut kepada KPU, KPU Provinsi,
dan KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan ppLN.
(2) Temuan . . .
