Page 148 - 95213-undang--undang-nomor-7-tahun-2017-tentang-pemilu
P. 148

#













                                                         PRESIOEN
                                                  REPUBLIK INOONESIA



                                                          -147-



                                l2l  Temuan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu
                                     Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu
                                     Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS
                                     sebagaimana  dimaksud pada ayat (1) wajib ditindaklanjuti
                                     oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota,  PPK,
                                     PPS, dan PPLN.



                                                                  BAB VI
                                PENGUSULAN  BAKAL CALON PRESIDEN  DAN WAKIL  PRESIDEN
                                  DAN PENETAPAN PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL
                                   PRESIDEN  DAN PENCAIONAN ANGGOTA  DPR, DPD, DPRD
                                             PROVINSI,  DAN DPRD KABUPATEN/KOTA


                                                              Bagan Kesatu
                                         Tata Cara Penentuan, Pengusulan, dan Penetapan
                                                             Pasangan  Calon



                                                                Paragraf 1
                                                Tata Cara Penentuan  Pasangan Calon


                                                               Pasal 221
                               Calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan dalam
                                f (satu) pasangan  oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Pottik.



                                                               Pasal222

                               Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan
                               Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan
                               perolehan kursi paling sedikit 2Oo/o (dva puluh persen) dari
                               jumlah  kursi DPR atau memperoLeh  25o/o (dua puluh lima persen)
                               dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota  DPR
                               sebelumnya.




                                                                                            Pasal 223
   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153