Page 146 - 95213-undang--undang-nomor-7-tahun-2017-tentang-pemilu
P. 146

PRES IDEN
                                                   REPUBLIK INDONESIA



                                                          -145-



                                (21 Daftar pemilih  tambahan sebagaimana dimaksud  pada
                                     ayat (1) terdiri atas data Pemilih yang telah terdaftar dalam
                                     daftar pemilih tetap di suahr TPSLN,  yang dalam keadaan
                                     tertentu Pemilih tidak dapat menggunakan  halmya untuk
                                     memilih di TPSLN tempat yang bersangkutan  terdaftar.



                                                              Bagian Ketujuh
                                                   Rekapitulasi  Daftar Pemilih  Tetap


                                                               Pasal 217

                                (1)  KPU Kabupaten/Kota  melakukan rekapihrlasi  daftar pemilih
                                     tetap di kabupaten/kota.
                                (21  KPU Provinsi melakukan rekapitulasi daftar pemilih tetap di
                                     provinsi.

                                (3)  KPU melakukan rekapihrlasi daftar pemilih tetap secara
                                     nasional.




                                                               Pasal 218
                                (1)  KPU dan KPU I(abupaten/Kota  dalam menyediakan  data
                                     pemilih, daftar pemilih sementara,  dan daftar pemilih tetap
                                     memiliki sistem informasi data Pemilih yang dapat
                                     terintegrasi dengan sistem informasi administrasi
                                     kependudukan.

                                (2)  KPU dan KPU Kabupaten/Kota wajib memelihara dan
                                     memutakhirkan data Pemilih sebagaimana  dimaksud pada
                                     ayat (1).
                                (3)  Ketenhran lebih lanjut mengenai  sistem informasi data
                                     Pemilih diatur dalam Peraturan KPU.





                                                                                                 Bagan. . .
   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151