Page 141 - 95213-undang--undang-nomor-7-tahun-2017-tentang-pemilu

#D

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 140-

(21 Pemutakhiran data Pemilih oleh KPU Kabupaten/Kota
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan paling
lama 3 (tiga) bulan setelah diterimanya data penduduk
potensial pemilih Pemilu sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2Ol ayat (6).
(3) Dalam melaksanakan pemutakhiran data Pemilih, KPU
Kabupaten/Kota dibantu oleh Pantarlih, PPS, dan PPK.

(41 Dalam melaksanakan pemutakleiran data Pemilih, Pantarlih
memberikan kepada Pemilih tanda bukti telah terdaftar
sebagai Pemilih.

(s) Hasil pemutakhiran data Pemilih digunakan sebagai bahan
penyusunan daftar pemilih sementara.

Pasal 205
(1) Pantarlih terdiri atas perangkat kelurahan/desa, rukun'
warga, rukun tetangga, dan/atau warga masyarakat

(2t Pantarlih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat da4
diberhentikan oleh PPS.
(3) Ketcntuan lebih lanjut mengenai tuga.s dan tata kerja
Pantarlih diatur dalam Peraturan KPU.

Bagran Keempat

Penyusunan Daftar Pemilih Sementara

Pasal 206
(l) Daftar pemilih sementara disusun oleh PPS berbasis domisili
di wilayah rukun tetangga.

(21 Daftar pemilih sementara sslageimana dimaksud pada
ayat (1) disusun paiing tambat 1 (satu) bulan sejak
berakhimya pemutakhiran data Pemilih.

(3) Daftar pemilih sementara diumumkan selama 14 (empat
belas) hari oleh PPS untuk mendapatkan masukan dan
tanggapan masyarakat.

(4) Daftar. .