Page 136 - 95213-undang--undang-nomor-7-tahun-2017-tentang-pemilu
P. 136

PRESIDEN
                                                  REPUBLIK  INDONESIA



                                                          - 135-




                                                               Pasal 192
                               (1) Daerah pemilihan anggota DPRD kabupaten/kota  adalah
                                     kecamatan atau gabungan  kecamatan

                               (21 Jumlah kr.usi setiap daeratr pemilihan anggota  DPRD
                                     kabupaten/kota paling sedikit 3 (tiga) kursi dan paling
                                     banyak 12 (dua belas) kursi.

                               (3) Dalam hal penentuan  daerah pemilihan sebagaimana
                                   dimaksud  pada ayat (1) tidak dapat diberlalmkan, penentuan
                                   daeratr pemilihan menggunakan bagran kecamatan.

                               (4) Ketentuan  lebih lanjut mengenai daeratr pemilihan dan jumlah
                                   lmrsi setiap daerah pemilihan anggota DPRD kabupaten/kota
                                   sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (21, dan ayat (3)
                                   diatur dalam Peraturan KPU.


                                                               Pasal 193                                     ',

                               (1) Dalam hal terjadi bencana  yang mengakibatlan hitangnya
                                     daeratr pemilihan, daerah pemilihan tersebut dihapuskan.
                               (21 Alokasi kursi  akibat hilangnya daeratr  pemilihan
                                     sebagaimana dimaksud  pada ayat (1) dihihrng kembali sesuai
                                     dengan  jumlah Penduduk                                                  ;




                                                               Pasd 194

                               (1)   Jumlah kursi anggota  DPRD kabupaten/kota yang dibenhrk
                                     setelatr Pemilu ditetapkan berdasarkan  ketentrran dalam,
                                     Undang-Undang ini.
                                                                                                             :
                               (2t   Alokasi lmrsi pada daerah pemilihan anggota DPRD
                                     kabupaten/kota  sebagaimana dimaksud pada ayat (U
                                     ditentukan paling sedikit 3 (tiga) Lmrsi dan paling barryak
                                     12 (dua belas) }mrsi.

                               (3)   Dalam hal terjadi pembentukan  kabupaten/kota  setelah
                                     Pemilu, dilakukan penataan daerah pemilihan  di,
                                     kabupaten/kota  induk sesuai dengan jumlah  Penduduk
                                     berdasarkan  alokasi kursi  sebagaimana  dimaksud pada
                                     ayat  l2l.



                                                                                          (4) Penataan...
   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141