Page 132 - 95213-undang--undang-nomor-7-tahun-2017-tentang-pemilu

t,loo=5*
p
c e u Jt-Tx r, o
=

(3) Dalam hal penenhran daerah pemilihan sebagaimana
dimaksud pada ayat (l) tidak dapat diberlaktrkan, penenttran

daeratr pemilihan menggunakan bagran kabupaten/t<ota. ,
(4) Penentuan daerah pemilihan anggota DpR dilakukan dengan
mengubatr ketentuan daerah pemilihan pada Pemilu terakhir
berdasarkan perubahan jumlah alokasi liursi, penataarr
daeratr pemilihan, dan perkembangan data daerah
pemilihan.
(s) Daerah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan"
jumlah kursi setiap daerah pemilihan anggota DPB
ssfagaimana dimaksud pada ayat (21 tercantum dalam'
Lampiran III yang merupakan bagran tidak terpisatrkan dari
Undang-Undang ini.
.

Bagran Ketiga

Jumlatr Kursi dan Daerah Pemilihan Anggota DPRD Provinsi

Pasal 188
(l) Jumlah lmrsi DPRD provinsi ditetapkan paling sedikit
35 (tiga puluh lima) dan pding banyak 120 (serahrs dua'
puluh).
(21 Jumlah kursi DPRD provinsi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) didasarkan pada jumlah Penduduk provinsi yang
bersanglnrtan dengan ketentuan:

a. provinsi dengan jumlah Penduduk sampai dengan
1.000.000 (sattr juta) orang memperoleh alokasi 35 (trga
puluh lima) kursi;

b. provinsi dengan jumlah Penduduk lebih dari
1.O0O.OOO (satu juta) orang sampai dengan 3.000.000
(tiga juta) orang memperoleh alokasi 45 (empat puluh
lima) kursi; , .

c. provinsi dengan jumlah Penduduk lebih dari '
3.000.000 (tiga juta) orang sampai dengan
5.OOO.OOO (lima juta) orang mernperoleh alokasi 55 (lirna
puluh lima) lmrsi;

d. provinsi. . .