Page 129 - 95213-undang--undang-nomor-7-tahun-2017-tentang-pemilu

REpuJLTIt,'*oSf;*=r,o

- L28

(2) Dulungan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) tersebar di
'd.ri
paling sedikit so%o (lima puluh persen) jumlah
kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan.
:
(3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan.
ayat (21 dibuktikan dengan daftar dukungan yang dibubuhi'
F 9" tangan atau cap jempol jari trrrgan aan -al"ngkapi :
fotokopi kartu tanda penduduk setiap pendukung.
:
(4) seorang pendukung tidak dibolehkan memberikan dukungan
kepada lebih dari 1 (sahr) or.rng calon anggota DpD se-rta
melakr:kan perbuatan curang unhrk menyesatkan seseorang.
dengan memaksa, dengan menjanjikan atau dengan
memberikan uang atau materi lainnya untuk memperoleh
dukungan bagi pencalonan anggota DpD dalam pemilu.

(s) Dulinrngan yang diberikan kepada lebih dari I (satu) orangl
9.lor anggota DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (ai.
dinyatakan batal.

(6) Jadwal wakhr pendaftaran Peserta pemilu anggota DpD
ditetapkan oleh KPU

Bagran Keempat
Ketentuan saat Pendaftaran Bagr calon Peserta Pemilu yang
:
Kepengurusan Partai Politiknya Terjadi Perselisihan

Pasal 184
(1) Dalam hal terjadi perselisihan kepengumsan partai politik,
kepengunrsan Partai Politik tingkat hrsat yang menjadi
Peserta Pemilu dan dapat mendaftarkan pasangan calon dan'
calon anggota DPR, calon anggota DPRD provinsi, dan calon
anggota DPRD kabupaten/kota merupakan kepengurusan
Partai Politik tingkat Rrsat yang sudatr memperoreh puhrsan
Mahkarnah Partai atau nama lain dan didaftarkan serta
ditetapkan dengan kepuhrsan menteri yang'
menyelenggarakan urusan pemerintatran di bidang hukum
dan hak asasi manusia.

(2) Dalam. . .