Page 125 - 95213-undang--undang-nomor-7-tahun-2017-tentang-pemilu

PRES I DEN
REPUBLIK INDONESIA

- t24- '

Paragraf 3
Verilikasi paftai politik calon peserta pemilu

Pasal 178

(1) KPU melaksanakan penelitian administrasi dan penetapan
keabsahan persyaratan sslagaimana dimaksud daiam
Pasal L73 ayat (2) terhadap partai politik yang mengi}nrti
verifikasi dengan dolmmen persyaratan- siuagin arr"
dimaksud dalam Pasal 177. :

(21 Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harr.s selesai
dilaksanakan paling lambat 14 (empat belas) bulan sebelum
hari pemungutan suara.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan dan waktu .
verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ,
diahrr dengan Peraturan KpU.

(4) Ketentuan mengenai tata cara penelitian administrasi dan
penetapan keabsahan persyaratan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diatur dengan Perahrran KpU.

Paragraf4

Penetapan Partai Politik sebagai peserta pemilu

(1) Partai politik calon Peserta Pemilu yang lulus verifikasi
sebagaimana dimaksud dalam pasal ITS ayat (1) dan
Pasal 178 ditetapkan sebagai Peserta pemilu otetr XpU.-

(21 Penetapan partai politik sebagai peserta pemilu dilakukan
9"F- sidang pleno KPU paling lambat L4 (empat belas)
bulan sebelum hari pemungutan suara.

(3) Penetapan nomor urut partai politik sebagai peserta pemilu
dilakukan secara undi dalam sidang pleno Kpu yang terbuka
dengan dihadiri wakil Part€.i politik peserta pemiiu.

(41 Hasil penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan
ayat (3) diumumkan oleh KpU.

Paragraf5. . .