Page 130 - 95213-undang--undang-nomor-7-tahun-2017-tentang-pemilu
P. 130
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
..
-129-
(21 Dalam hal masih terdapat perselisihan atas puhrsan
Mahkamah Partai atau nama l'ain sebagaimana dimaksud
pada ayat (l), kepengurusan partai politik-tingkat Rrsat yang
menjadi Peserta Pemilu dan dapat mendaftarkan easangan
calon dan calon anggota DpR, calon anggota DPRD proviisi,
dan calon anggota DPRD kabupaten /kota mempakan
kepengurusan yang sudah memperoleh puhrsan pengadilan
yang telah memperoleh kekr:atan hukum tetap dan
didaftarkan serta ditetapkan dengan keputusan menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum
dan hak asasi manusia.
(3) hrtusan Mahkamah Partai atau nama lain dan/atau
putrrsan pengadilan yang telatr memperoleh kekuatan
hukum tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau
ayat (2) wajib didaftarkan ke kementerian yang
menyelenggarakan urusan pemerintatran di bidang hukum
dan hak asasi manusia paling lambat 30 (tiga puluh) hari
kerja terhihrng sejak terbenhrknya kepengurusan yang baru
dan wqiib ditetapkan dengan keputusan menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintatran di bidang hukum
dan hak asasi manusia paling lambat 7 (tqjuh) hari keda
(4) Dalam hal pendaftaran dan penetapan kepengurusan partai'
Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum selesai,
sementara batas wakhr pendaftaran Pasangan Calon, calon
anggota DPR, calon anggota DPRD provinsi, dan calon
anggota DPRD kabupaten/kota di KPU Provinsi atau KpU
Kabupaten/Kota akan berakhir, kepengunrsan partai politik
yang menjadi Peserta Pemilu dan dapat mendaftarkan
Pasangan Calon, calon anggota DPR, calon anggota DPRD
provinsi, dan calon anggota DPRD kabupaten/kota adalatr
kepengurusan Partai Politik yang tercantum dalarri r
kepuhrsan terakhir menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintatran di bidang hulmm dan hak asasi manusia.
BAB III . .. .
