Page 126 - 95213-undang--undang-nomor-7-tahun-2017-tentang-pemilu

PRESIOEN
REPUBLIK INDONESIA

-125_

Paragraf 5
Pengawasan Atas Pelaksanaan Verifikasi partai politik Calon
Peserta pemilu

Pasal 180

(1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota
melakukan pengawasan atas pelaksanaan verifrkasi partai
politik calon Peserta Pemilu yang dilaksanakan oleh KpU,
KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.

(2) Dalam hal Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu
Kabupaten/Kota menemukan kesengajaan atau kelalaian
yang dilakukan oleh anggota KPU, KPU provinsi, dan KpU.
Kabupaten/Kota dalam melalsanakan verifikasi partai politik
calon Peserta Pemilu sehingga merugikan atau
menguntungkan partai politik calon Peserta Pemilu, maka
Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu lkbupaten/Kota
menyampaikan temuan tersebut kepada KPU, KPU Provinsi,
dan KPU Kabupaten/Kota.

(3) Temuan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu
Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib
ditindaklanjuti oleh FU, KPU Provinsi, dan KPU
Kabupaten/Kota.

Bagian Ketiga
Peserta Pemilu DPD

Pasal 181
Peserta Pemilu untuk memilih anggota DPD adalah perseorangan.

Pasal 182

Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasat 181 dapat
menjadi Peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan:
a. Warga Negara Indonesia yang telah berumur 21 (dua pululi
satu) tahun atau lebih;

b: bertakra kepada T\rhan Yang Maha Esa;

c. bertempat.. .