Page 121 - 95213-undang--undang-nomor-7-tahun-2017-tentang-pemilu

PRES I DEN
REPUBLIK INDONESIA

-120-

Pasal 171
(1) seseorang yang sedang menjabat sslagai gubernur, wakil
gubernur, bupati, wakil bupati, walikotal dan wakil walikota
yang akan dicalonkan oleh partai politik atau Gabungan
Paftai Politik Peserta pemilu sebagai calon presiden atau
calon wakil Presiden harus meminta izin kepada presiden.

(21 Presiden memberikan izin atas permintaan gubernur, wakil
gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan watril walikota
sebagaimana dimaksud pada ayat (l).

(3) Dalam hal Presiden dalam wakhr paling Lama 15 (lima belas)
hari setelah menerima surat permintaan inn dari gube*ur,
wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil
walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum
memberil<an izin, izin dianggap sudah diberikan. ,

(4) Surat permintaan izirr- gubernur, wakil gubernur, bupati,
wakil bupati, walikota, dan wakil walikota sebagaimana
dimaksud pada ayat (l) disampaikan kepada Kpu oleh partai
Politik atau Gabungan Partai politik sebagai dolrumen
persyaratan calon Presiden atau calon Wakil presiden.

Bagran Kedua

Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD provinsi, dan DpRD
Ihbupaten/Kota

Paragraf 1
Persyaratan Partai Politik Menjadi Peserta Pemilu

Pasal L72
Peserta Pemilu unttrk pemilihan umum anggota DpR, DPRD
provinsi, dan DPRD kabupate n kota. adalatr partai politik.
/

Pasal 173
(1) Partai Politik Peserta Pemilu menrpakan partai politik yang
telah ditetapkan/lulus verilikasi oleh KpU.

(2lPafiai. . .