Page 120 - 95213-undang--undang-nomor-7-tahun-2017-tentang-pemilu

- 119

p. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan,

pengadilan yanF telah memperoleh kekuatan hukum tetapr
karena melalmkan tindak pidana yang diancam dengan
-
pidana penjara 5 (lima) tahun atau teUitr;
q. berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun;

r. berpendidikan paling rendah tamat sekoratr menengatr atas,
madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah l
aliyah kejuruan, atau sekolatr lain yang sederajat;
bukan bekas anggota organisasi terlarang partai
Komunis ,
Indonesia, termasuk organisasi massanya, atau bukan orang ''
yang terlibat langsung dalam G.3O.S/PKI; dan

memiliki visi, misi, dan program dalam melaksanakan
pemerintahan negara Republik lndonesia

Pasal 17O
,
(1) Pejabat negara yang dicalonkan oleh partai politik peserta,
Pemilu atau Gabungan Partai Politik sebagai calon presiden.
atau calon wakil Fresiden harus mengundurkan diri dari"
jabatannya, kecuali Fresiden, wakil presiden, pimpinan dan
anggota MPR, Pimpinan dan anggota DpR, pimpinan dan
anggota DPD, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil:.
bupati, walikota, dan wakil walikota.

(21 Pengunduran diri sebagai pejabat negara sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) paling lambat pada saat didaftarkan
oleh Partai Politik atau Gabungan partai politik di Kpu
gebagai calon Presiden atau calon wakil presiden yang
dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat
ditarik kembali.

(3) Surat pengunduran diri sebagai pejabat negara sebagaimana
dimaksud pada ayat (21disampaikan oleh partai politik atau
Gabungan Partai Politik kepada KpU ssfuagai dokumen]
persyaratan calon Presiden atau calon Wakil presiden.

Pasal 171