Page 115 - 95213-undang--undang-nomor-7-tahun-2017-tentang-pemilu

PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA

- tt4

b. *"-**ggl pelapor, saksi, dan/atau pihak lain yang
terkait unhrk dimintai keterangan, iermasuk ,rrrt rt
dimintai dokumen atau bukti lain;

c. memberikan sanksi kepada penyelenggara pemilu yang
terbukti melanggar kode etik; dan
d. memuhrs pelanggaran kode etik.
"
(3) DKPP berkewqiiban: :

a. menerapkan prinsip menjaga keadilan, kemandirian,
imparsialitas, dan transparansi; :

b. menegakkan kaidah atau norrna etika yang berlaku bagi

c. bersikap netral, pasif, dan tidak memanfaat}an kasus.
yang timbul untuk popularitas pribadi; dan

d. menyampaikan puhrsan kepada pihak terkait untuk
ditindaklanjuti. -

Pasal 160
unhrk menjalankan tugas dan fungsi dalam penegakan kode etik
Penyelenggara Pemilu, DKPP membenttrk Peraturan DKpp dan
menetapkan keputusan DKPP.

Pasal 161
(t) Ketenhran lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan
hrgas DKPP diatur dalam Peraturan DKpp.

(21 Dalam hd DKPP membenhrk Peraturan DKpp, DKpp wajib
berkonsultasi dengan DPR dan Pemerintatr melalui rapat
dengar pendapat

Pasal 162
untuk mendulnrng kelancaran hrgas dan wewenang DKpp,
dibentuk sekretariat DKPP.

Pasal 163