Page 114 - 95213-undang--undang-nomor-7-tahun-2017-tentang-pemilu

t,loS|*=r,o
nepuJuTr<

- 113- i

(3) Kode sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifdt,
-"tik
mengikat dan wqjib dipatuhi oreh anggota Kp[i, Kpu provinsi;
KPU Kabupaten/Rota, ppK, pps, tcpFS, ppl,li, dan KppSLN,
::+" anggota Bawaslu, Bawaslu Frovinsi, Bawaslu
Kabupatenf Kota, Panwaslu Kecamatan, panwaslu
Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan pengawas TpS.
(4) etik sebagaimana tlimaksud pada ayat (1} ditetapkan
{ode
de'lgcn perahrran DKPP paling lambai 3 (tiga) Uuta"
terhihrng sejak anggota DKpp mengucapkan sumparri3an3i.

l:
Pasal 158

(1) DKPP bersidang unhrk melakukan pemeriksaan dugaan
ldanya pelanggaran liode etik yang dilakrrkan oter,
KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KpU lhbupaten/Kota, :
anggota Bawaslu, anggQh Bawaslu provinsi dan anggota,
Barraslu Kabupate n Koth.
/
(21 Dalam hal anggota pxi'p yang berasal dari anggota Kpu
atau Bawaslu diadukan ,melanggar kode etik penfJlenggara
Pemilu, anggota yang tiersangkutan tidak dapat menjadi
majelis etik DKPP unhrk pelanggaran yang diadukan
tersebut.

Pasal 159
(l) DKPP bertugast
,
a. menerima aduan dan/atau laporan dugaan adarrya
pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara
Pemilu; dan

b. melalmkan penyelidikan dan verifikasi, serta
pemeriksaan atas aduan dan/atau laporan dugaan
adanya pelanggaran kode etik yang dilatmkan oleh

l2l

a. memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melalrrkan
pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan
pembelaan;
,

b.memangdl ...