Page 109 - 95213-undang--undang-nomor-7-tahun-2017-tentang-pemilu

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-109-

Bagran Kesembilan i

Kesekretariatan

Pasal 147

(1) untrrk mendukung kelancaran hrgas dan wewenang
Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota]
Panwaslu Kecamatan dibenftrk sekretariat Jenderal Bawaslu,
sekretariat Bawaslu Provinsi, sekretariat Bawaslu
Kabupatenf Kota, dan sekretariat panwaslu Kecamatan

(21 sekretariat Panwaslu Kecamatan sebagaimana dimat<sud
pada ayat (1) bersifat ad.lwc.

Pasal 148

(1) sekretariat Jenderal Bawaslu, sekretariat Bawaslu provinsi,
sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota, dan sekretariat
Panwaslu Kecamatan bersifat hierarkis.

(2) Pegawai Bawaslu, sekretariat Bawaslu provinsi, sekretariat
Bawaslu Kabupatenf Kota,, dan sekretariat panwaslu
Kecamatan berada dalam satu kesatuan manajemen
kepegawaian.

Pasal 149
(1) sekretariat Jenderal Bawaslu dipimpin oleh seorang
sekretaris Jenderal, ymg dibanhr oreh paling banyak 3 (tigaJ
deputi dan I (sattr) Inspektur Utama.
(21 sekretaris Jenderal Bawaslu, deputi, dan Inspekhrr utama
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menrpakan aparatur
sipil negara dengan jabatan pimpinan tinggi madya.
(3) sekretaris Jenderal Bawaslu, deputi, dan Inspekhrr utama,
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan
diberhentikan oleh presiden atas usulan tiawaslu. -
(4) sekretaris Jenderal Bawaslu bertanggung jawab kepada,
Kettra Bawaslu.

(5) Deputi...

.:,