Page 108 - 95213-undang--undang-nomor-7-tahun-2017-tentang-pemilu

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-108-

Bagan Kedelapan

Peraturan dan Keputusan Pengawas pemilu

Pasal 145
(1) unhrk melaksanakan pengawasan pemilu sslagaimana
diatur dalam Undang-Undang ini, Bawaslu membentuk

(21 Peraturan Bawaslu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan pelaksanaan perahrran perundang-undangan.

(3) Untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya, Bawaslu
Provinsi dapat menetapkan keputusan dengan berpedoman
pada Perattrran Bawaslu.
(4) Dalam hal Bawaslu membentuk Perahrran Bawaslu, Bawaslu,
wajib berkonsultasi dengan DPR dan Pemerintah melalui
rapat dengar pendapat.

Pasal 146
(l) Dalam hal Perahrran Bawaslu diduga bertentangan dengan
Undang-Undang ini, pengujiannya dilakukan oleh
Mahkamah Agung.
(21 Pihak yang dirugikan atas berlakunya Peraturan Bawaslu
berhak menjadi pemohon yang mengajukan pengujian
sebagaimana dimaksud pada ayat (l) kepada Mahkamah
Agung.
(3) Permohonan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat
{21
diajukan kepada Mahkamatr Agung paling lama 30 (tig+

(4) Mahkamah Agung memutus penyelesaian pengujian
Perattrran Bawaslu sebagaimana dimaksud pada ayat (g)
paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan
diterima oleh Mahkamah Agtrng.

Bagan . .