Page 106 - 95213-undang--undang-nomor-7-tahun-2017-tentang-pemilu

t,',?ot}
p
R E u J.Tnt * r, o
=

- 106-

(6) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada
ayat (l) humf c paling lama 60 (enam puluh) hari kerja dan

(7t Dalam hal perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada,
ayat (6) telah berakhir dan tanpa pemberhentian tetap, yang
bersangkutan dinyatakan berhenti berdasarkan Undang-
Undang ini.

Bagian Keenam
l
Mekanisme Pengambilan Keputusan ,.

Pasal 139

Pengambilan keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu
Kabupaten/Kota dilaln:kan dalam rapat pleno. -

(1) Jenis rapat pleno Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu

I
Kabupaten Kota terdiri atas :

b. rapat pleno terbuka. .

(21 Ketentuan lebih lanjut mengenai rapat pleno diahrr dengan
Peraturan Bawaslu.

Pasal 141

(1) Pemilihan Kettra Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu
Kabupaten Kota, dipuhrskan melalui rapat pleno terhrhrp.
/
(21 Ketua Bawaslu Provinsi, Bawaslu l(abupaten/Kota, dan
Panwaslu Kecamatan dipilih dari dan oleh anggota meldui
rapat pleno.

(3) Setiap anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu
Kabupatenf Kota, dan Panwaslu Kecamatan mempunyai hak
suara yang sama.

Bagran . . .