Page 104 - 95213-undang--undang-nomor-7-tahun-2017-tentang-pemilu

PRESlDEN
REPUBLIK INDONESIA

-104-

(8) Dalam hal rapat pleno Bawaslu l(abupaten/Kota memuhrs
pemberhentian anggota sebagaimana dimaksud pada
ayat (2l1, anggota yang bersangkutan diberhentit an
sernentara sgfuagai anggota panwaslu Kecamatan dan
Panwaslu Kelurahan/Desa sampai dengan diterbitkannya
keputtrsan pemberhentian.
(e) Ddam hal rapat pleno Bawaslu memutus pemberhentian
anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (3), anggota yang
bersanglmtan diberhentikan sementara sebagai anggota
Panwaslu LN sampai dengan diterbit}annya kepuhrsan
pemberhentian.

Pasal 137
(U Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengaduan,
pembelaan, dan pengambilan putusan oleh DKpp
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 diahrr dengari
Perattrran DKPP.

(21 Perahrran DKPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harr.s
dibenhrk paling lama 3 (tiga) bulan terhihrng sejak anggota
DKPP mengucapkan sumpah/janji.

Pasal 138

(1) Anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu
Kabupatenf Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu
Kelurahan/Desa, dan Panwaslu LN diberhentikan sementara
karena:

a. menjadi terdal$ra dalam perkara tindak pidana yang
diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau
lebih;

b. menjadi terdakrpa dalam perkara tindak pidana pemilu;
atau

c. memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 136 ayat (7).

(2) Dalam...