Page 105 - 95213-undang--undang-nomor-7-tahun-2017-tentang-pemilu
P. 105
PR ES ID EN
REPUBLIK INDONESIA
-105-
(2t Dalam hal anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu
Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu
Kelurahan/Desa, dan Panwaslu LN dinyatakan terbukti
bersalah karena melakukan tindak pidana sebagaimana
dimaksud pada ayat (l) huruf a dan huruf b berdasarkan
putusan pengadilan yang teLah memperoleh kekuatan
hukum tetap, yang bersangkutan diberhentikan sebagai
anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu
Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu
Kelurahan/Desa, dan Panwaslu LN.
(3) Dalam hal anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu'
Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu
Kelurahan/Desa, dan Panwaslu LN dinyatakan tidak terbukti
bersalah karena tidak melakukan tindaf< pidana
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b
berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh
kekuatan hukum tetap, yang bersangkutan harus diaktilkan
kembali dengan keputusan:
a. Presiden untuk anggota Bawaslu;
b. Bawaslu unttrk anggota Bawaslu Provinsi, anggota
Bawaslu lbbupaten/Kota, dan Panwaslu LN; dan
c. Bawaslu Kabupaten/Kota untrrk Panwaslu Kecamatan
dan Panwaslu Kelurahan/Desa.
(4) Dalam hal keputusan pengaktifan kembali sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) tidak diterbitkan dalam waktu paling
tama 3O (tiga puluh) hari sejak dikeluarkannya putusan
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum Et"p,
dengan sendirinya anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi,
Bawaslu Ikbupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu
Kelurahan/Desa, dan Panwaslu LN aktif kembali. ;
(5) Dalam hal anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu'
Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu:
Kelurahan/Desa, dan Panwaslu LN dinyatakan tidak terbukti
bersalah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan,,
rehabilitasi nama anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi,
Bawaslu Kabupaten/ Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu '
Kelurahan/ Desa, dan Panwaslu LN yang bersangkutan
(6) Pemberhentian . . .
