Page 100 - 95213-undang--undang-nomor-7-tahun-2017-tentang-pemilu

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-100-

Paragraf 5
Sumpah/Janji

:
Pasal 133
(1) Pelantikan anggota Bawaslu dilakukan oleh Presiden.

l2l Pelantikan anggota Bawaslu Provinsi dilakukan oleh
Bawaslu.
(3) Pelantikan anggota Bawaslu lhbupaten/Kota dilakukan oleh

Pasal 134
(1) Sebelum menjalankan tugas, anggota Bawaslu, Bawaslu
Provinsi, Bawaslu KabupatenlKota, Panwaslu Kecamatan;
Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TpS'
mengucapkan sumpah/janji
(2) Sumpatr/janji anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu
KabupatenlKota, Panwaslu Kecamatan, Panwash.l
Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan pengawas TpS sebagai
berikut.
"Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji:

Bahwa saya akan memenuhi hrgas dan kewajiban saya
sebagai anggota Badan Pengawas Pemilu/Badan pengawas
Pemilu Provinsi/Badan Pengawas Pemilu
I(abupaten Kota Panitia Pengawas Pemilu
/
/
Kecamatan/Panitia Pengawas Pemilti
Keluratran/Desa/Panitia Pengawas pemilu Luar
Negeri/Pengawas Tempat Pemungutan Suara dengan sebaik-
baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan
dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tatrun L94Sl'

Bahwa saya dalam menjalankan hrgas dan wewenang akan
bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil, dan cermat
demi suksesnya Pemilihan umum anggota Dewan perwakilan
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, presiden dan Wakil
Presiden serta. Dewan Perwakilan Rakyat Daeratr, tegaknya
demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepen-tingan
Negara Kesatuan Republik Indonesia daripada kepentingari
pribadi atau golongan."

Paragraf6 .