Page 103 - 95213-undang--undang-nomor-7-tahun-2017-tentang-pemilu
P. 103
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
_103_
Pasal 136
(1) Pemberhentian anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan
Bawaslu Kabupaten/Kota yang telah memenuhi ketentuan
sslagaimana dimaksud dalam Pasal 135 ayat (2) huruf a,
huruf b, huruf c, dan huruf e didahului dengan verilikasi
oleh DKPP atas aduan Penyelenggara Pemilu, Peserta Pemilu,
tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih yang
dilengkapi identitas yang jelas.
(2t Pemberhentian anggota Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu
Kelurahan/Desa yang telah memenuhi ketentuari
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 ayat (2) huruf a,
huruf b, huruf c, dan huruf e didahului dengan verifikasi
oleh Bawaslu Kabupaten/Kota berdasarkan aduan
Penyelenggara Pemilu, Peserta Pemilu, tim kampanye,
masyarakat, dan/atau pemilih yang dilengkapi identitas yang
jelas.
(3) Pemberhentian anggota Panwaslu LN yang telah memenuhi
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 ayat (2)
huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf e didahului dengan
verilikasi oleh Bawaslu berdasarkan aduan Penyelenggara
Pemilu, Peserta Pemilu, tim kampanye, masyaxakat,
dan/atau pemilih yang dilengkapi identitas yang jelas.
(4) Dalam pemberhentian s6lageiman4 dimaksud pada ayat (1),
anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu
I(abupaten/Kota diberi kesempatan untuk membela diri di
hadapan DKPP.
(s) Dalam pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/ Desa diberi
kesempatan untuk membela diri di hadapan Bawaslu
Kabupaten/Kota.
(6) Dalam pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2),.
Panwaslu LN diberi kesempatan untuk membela diri di
hadapan Bawaslu.
(71 Dalam hd rapat pleno DKPP memutus pemberhentia4
anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota yang
bersangkutan diberhentikan sementara sebagai anggota
Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota
sampai dengan diterbitkannya keputusan pemberhentian.
(8) Dafam. . .
