Page 99 - 95213-undang--undang-nomor-7-tahun-2017-tentang-pemilu
P. 99

t,'*oo=}
                                                  R E P u JLTF      *  r, o
                                                                      =


                                                          -99-



                               (21   Pemilihan dan penetapan anggota Bawaslu Kabupaten/Kota
                                    dilaktrkan oleh Bawaslu  dalam wakhr paling lama 60 (enam
                                    puluh) hari kerja terhihrng sejak diterimanya berkas cdon
                                    anggota Bawaslu Kabupaten/Kota dari tim seleksi.
                               (3)  Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota terpilih sebagaimana
                                    dimaksud pada ayat (21 ditetapkan dengan keputusan
                                    Bawaslu.



                                                                Paragraf4

                                Panwaslu Kecamatan,  Panwaslu  Keluratran/Desa, Panwaslu  LN,                .
                                                           dan Pengawas TPS                                  I



                                                               Pasal 132
                               (1) Anggota Panwaslu Kecamatan diseleksi dan ditetapkan  oleh
                                    Bawaslu Kabupaten/Kota.                                                 ,


                               (21 Anggota Panwaslu Kelurahan/Desa  diseleksi dan ditetapkan
                                    dengan kepuhrsan  Panwaslu  Kecamatan.

                               (3) Anggota Panwaslu LN dibenttrk dan ditetapkan dengan
                                    kepuhrsan Bawaslu atas usul kepala perwakilan  Republik
                                    Indonesia.

                               (4) Pengawas  TPS diseleksi dan ditetapkan dengan kepuhrsan
                                    Panwaslu Kecamatan.

                               (5) Ketenhran lebih lanjut mengenai tata cara seleksi dan
                                    penetapan calon anggota Panwaslu Kecamatan,  Panwaslu
                                    Kelurahan/Desa,  dan Pengawas  TPS sebagaimana dimaksud
                                    pada ayat (1), ayat (21, ayat (3), dan ayit (4) diatur dalam
                                    Peraturan Bawaslu.
                               (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai  tata cara pembenttrkan  dan
                                    penetapan calon anggota Panwaslu LN sebagaimana
                                    dimaksud pada ayat (3) diahrr dalam Peraturan  Bawaslu.




                                                                                             Paragrafs...
   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104