Page 110 - 95213-undang--undang-nomor-7-tahun-2017-tentang-pemilu

PRES I DEN
REPUBLIK INDONESIA

- 110 -

(5) Deputi dan Inspekhrr utama bertanggung jawab kepada
Ketua Bawaslu melalui sekretaris Jendcrd Bawaslu.

Pasal 150

(1) sekretariat Bawaslu Provinsi dipimpin oleh kepala sekretariat
Bawaslu Provinsi.

(21 Kepala sekretariat Bawaslu provinsi seb"gairnana dimaksud
pada ayat (1) merupakan aparahrr sipil negara yang
memenuhi persyaratan jabatan pimpinan tinggi pratama
sesuai dengan ketenfuan peraturan perundang-undangan.

(3) Kepala sekretariat Bawaslu provinsi diangkat dan
diberhentikan oleh sekretaris Jenderal Bawaslu sesuai
dengan ketenhran peraturan perundang-undangan

(4) Kepala sekretariat Bawaslu Provinsi secara administrasi
bertanggung jawab kepada sekretaris Jenderal Bawaslu dan
secara fungsional bertanggung jawab kepada ketua Bawaslu
Provinsi.

Pasal 151
(1) Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota dipimpin oleh kepala

(21 Kepala sekretariat Bawaslu KabupatenlKota. sebagaimana'
dimaksud pada ayat (1) merupakan aparattr sipil negara
yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketenttran
peraturan perundang-undangan

:
(3) Kepala sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota diangkat dan
diberhentikan oleh Sekretaris Jenderal Bawaslu sesuai
dengan ketentrran peraturan perundang-undangan

(4) Kepala sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota secara
administratif bertanggung jawab kepada sekretaris Jenderal
Bawaslu dan secara fungsional bertanggung jawab kepad4
ketua Bawaslu Kabupaten/ Kota.

Pasal 152