Page 112 - 95213-undang--undang-nomor-7-tahun-2017-tentang-pemilu
P. 112

t,',?otf;
                                                     p
                                                  n E  u Jr-TxE     * .., o


                                                         - Lt2



                                    b. I (sahr) orang ex offiodari unsur Bawaslu; dan




                               (5) Anggota DKPP yang berasal dari tokoh masyaral<at
                                    sebagaimana  dimaksud pada ayat (4) huruf c diusulkan oleh
                                    Presiden sebanyak 2 (dua) orang dan diusulkan oleh DpR
                                    sebanyak  3 (tiga) orEmg.

                               (6) Usul keanggotaan DKPP dari setiap unsur diajukan
                                    kepada Presiden.



                                                              Pasd 156
                                                                                                             :
                               (1) Susunan DKPP terdiri atas seorang Kehra merangkap'



                               (21 Kehra DKPP dipilih dari dan oleh anggota DKPP melalui
                                    rapat pemilihan  Kehra DKPP yang dipimpin oleh anggota
                                    yang tertua dan termuda.

                               (3) Masa hrgas keanggotaan DKPP 5 (lima) tahun dan berakhir,
                                    pada saat dilantiknya  anggota DKPP yang baru.
                               (4) Setiap anggota DKPP dari setiap unsur dapat diganti



                               (5) Pengangkatan  anggota DKPP yang bukan dari unsur KPU
                                    dan Bawaslu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat;
                                    (a) ditetapkan dengan Kepuhrsan Presiden.


                                                                                                             :
                                                              Pasal 157

                               (1) DKPP menJrusun  dan menetapkan  kode etik unhrk menjaga
                                    kemandirian, integritas, dan kredibilitas  anggota KPU, KPU
                                    KabupatenfKota,,  PPK, PPS, KPPS, PPLN, KPPSLN serta
                                    anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu
                                    Kabupatenf Kota,, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu


                               (21 Dalam menJrusun  kode etik sebagaimana dimaksud pada'
                                    ayat (1), DKPP mengikutsertakan  KPU dan Bawaslu.





                                                                                               (3) Kode .
   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117