Page 111 - 95213-undang--undang-nomor-7-tahun-2017-tentang-pemilu
P. 111
t,'*oot5
R E u JLTI * . r, o
p
- 111
Pasal 152
Ketenhran lebih lanjut mengenai organisasi, tugas, fungsi,
we-\penang dan tata, keda sekretariat Jenderal BawaJiu,
sekretariat Bawaslu Provinsi, dan sekretariat Bawaslu
Kabupaten/Kota diahrr dengan peraturan Fresiden.
Pasal 153
Di lingkungan sekretariat Jenderal Bawaslu, sekretariat Bawaslu
Provinsi, dan selcretariat Bawaslu Kabupaten/Kota dapat'
ditetaplan jabatan fungsional tertenhr yang.;umurr dan jenisnya
sesuai dengan ketenhran peraturan pemndang-undangan
Pasal 154
Pengisian jabatan dalam stnrktur organisasi Sekretariat Jenderal:'
Bawaslu dan sekretariat Bawaslu provinsi dan sekretariat^
Bawaslu Ifubupaten/Kota ditetapkan dengan keputusan
Sekretaris Jenderal Bawaslu. ':
BAB III
DKPP
Pasal 155
(1) DKPP bersifat tetap dan berkedudukan di ibu kota negara. ,,
(21 DKPP dibenhrk untuk memeriksa dan memuhrs aduan
dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang,
dilakttkan oleh anggota KPU, anggota KPU provinsi, anggota,
KPU KabupatenfKota, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu
Provinsi dan anggota Bawaslu lhbupaten/Kota
(3) DKPP dibenhrk paling lama 2 (dua) bulan sejak anggota Kpu
dan anggota Bawaslu mengucapkan sumpatr/janji.
(41 DKPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah
7 (tu.iuh) orang yang terdiri atas:
a. 1 (satu) orang ex offtciodari unsur KpU; i
b. 1 (satu) .
