Page 124 - 95213-undang--undang-nomor-7-tahun-2017-tentang-pemilu
P. 124

t,
                                                     p
                                                  n E  u Jr-TxE  l'ot| * . r, o


                                                          -L23-



                               (4) Jadwal waktu pendaftaran  partai              Politik Peserta Pemilu
                                     ditetapkan  oleh KpU paline lambat 18 (delapan beLas) bulan
                                     sebelum hari pemungutan  suara.



                                                               Pasal L77

                               Dokumen  persyaratan  sebagaimana dimaksud dalam                  pasal   176
                               ayat (3) meliputi:

                               a.  Berita Negara Republik  Indonesia yang menyatakan  batrwa
                                     partai politik tersebut terdaftar sebagai  badan hukum;

                               b.  kepuhrsan pengurus pusat partai poritik tentang pengunrs


                               c.  surat keterangan  dari pengurus pusat partai politik tentang
                                     kantor dan alamat tetap pengurus  tingkat pusat, pengurus
                                     tingkat provinsi,  dan pengurus tingkat kabupaten/kota;-
                               d.  surat keterangan  dari pengurus pusat partai politik tentang
                                    penyertaan  keterwakilan perempuan  paling sedikit 30% (tiga
                                    puluh persen) sesuai dengan ketenhran peraturan
                                    perundang-undarrgan;                                                    ,
                                                                                                              ,.
                               e.  surat keterangan tentang pendaftaran  nama, lambang,
                                    dan/atau tanda gambar partai politik dari kementerian  yang
                                    menyelenggarakan  urusan pemerintahan  di bidang hukum
                                    dan hak asasi manusia;
                                                                                                             :
                               f.  bukti keanggotaan partai politik paling sedikit l.ooo (seribu)
                                    orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah penduduk
                                    pada setiap kabupaten  kota;
                                                               /
                               g.  bxkti kepemilikan nomor rekening atas nama partai politik;
                                    dan

                               h.  sal-inan anggaran  dasar dan anggaran  rumatr tangga partai,
                                    politik sesuai dengan ketentuan peraturan  pJrunaang-,
                                    undangan



                                                                                          Paragraf3...
   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129