Page 122 - 95213-undang--undang-nomor-7-tahun-2017-tentang-pemilu

REpuJLTI1'3o=]*=r,o

-L2t-

(21 Partai politik dapat menjadi peserta pemilu setelatr
memenuhi persyaratan:

a. berstahrs badan hukum sesuai dengan undang-undang

b. memiliki kepengurusan di selumh provinsi;

c. memiliki kepengurusan di 75olo (tqiuh puluh lima persen),
jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersanglmtan;

d. memiliki kepengurusan di 5Oo/o (lima puluh persen)
jumlah kecamatan di kabupaten/kota yang
bersangkutan;

:
e. menyertakan paling sedikit 3Ao/o (tiga puluh persen)
keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai
politik tingkat pusat;

f. memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 (seribu)
orang atau 1/ 1.OOO (sattr perseribu) dari jumlah'
Penduduk pada kepengumsan partai politik sebagaimana
-
dimaksud pada huruf c yang dibuktikan dengan
kepemilikan karhr tanda anggota; l

g. mempunyai kantor tetap untuk kepengurusan pada
tingkatan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sampai
tatrapan terakhir Pemilu;

h. mengqiukan nama, lambang, dan tanda gambar partai
politik kepada KPU; dan

i. menyeratrkan nomor rekening dana Kampanye Pemilu
atas nama partai politik kepada KPU.

.
(3) Partai politik yang telatr lulus verilikasi dengan syara.t
sebagaimana dimaksud pada ayat (21 tidak diverifikasi ulang
dan ditetapkan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu.

Pasal 174

(1) KPU melaksanakan penelitian keabsahan administrasi dan
penetapan persyaratan sebagaimana dimaksud dala:rr ,
Pasal 173.
(21 Penelitian administrasi dan penetapan keabsatran
persyaratan oleh KPU dipublikasikan melalui media massa.

(3) Ketentuan .