Page 140 - 95213-undang--undang-nomor-7-tahun-2017-tentang-pemilu

REP u J5[t,',3o=]* rr,o

-139-

(8) Pemerintah memberikan data kependudukan yang
dikonsolidasikan setiap 6 (enam) bulan kepada KPU sebagai
bahan tambatran dalam pemutaktriran data Pemilih.

Bagran Kedua .,

Daftar Pemilih
..

Pasal 202
(1) KPU Kabupaten/Kota menggunakan data penduduk
potensial pemilih Pemilu sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2Ol ayat (5) untuk disandingkan dengan daftar pemilih;
tetap Pemilu terakhir yang dimutakhirkan secara
berkelanjutan sebagai bahan penyusunan daftar Pemilih.
(21 Daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling
sedikit memuat nomor induk kependudukan, narna, tanggal
lahir, jenis kelamin, dan alamat Warga Negara Indonesia,
yang mempunyai hak memilih.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan
daftar Pemilih diahrr dalam Peraturan KPU.

Setiap orErng dilarang memberikan keterangan yang tidak benar
mengenai diri sendiri atau diri orang lain tentang suattr hal yang
diperlukan unttrk pengisian daftar Pemilih.

Bagian Ketiga

Pemutakhiran Data Pemilih

Pasal 204

(1) KPU Kabupaten/Kota melakukan pemutakhiran data Pemilih
berdasarkan daftar pemilih tetap Pemilu terakhir yang
dirnutaktrirkan secara berkelanjutan.

(2) Pemutakhiran . .