Page 138 - 95213-undang--undang-nomor-7-tahun-2017-tentang-pemilu
P. 138

PRESIDEN
                                                  REPUBLIK INDONESIA



                                                          -137-




                                                                  BAB IV
                                                              HAK MEMILIH





                               (1) Warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan  suara
                                     sudah genap berumur L7 (ttrjuh belas) tahun atau lebih,
                                     sudah kawin, atau sudah pernah kawin mempunyai hak
                                     memilih.

                               (21 Warga Negara Indonesia sebagaimana dirnaksud  pada
                                     ayat (1) didaftar 1 (satu) kali oleh Penyelengg{a  Pemilu
                                     dalam daftar Pemilih.
                               (3) Warga Negara Indonesia yang telah dicabut hak politiknya
                                     oleh pengadilan tidak mempunyai hak memilih.


                                                               Pasal 199

                               unhtk dapat menggunakan hak memilih, warga Negara Indonesia'
                               harus terdaftar  sebagai Pemilih kecuali yang ditenhrkan lain
                               dalam Undang-Undang ini.
                                                                                                              tr'
                                                     '
                                                               Pasat 200

                               Dalam Pemilu, anggota Tentara Nasional Indonesia dan anggota
                               Kepolisian Negara  Republik Indonesia tidak menggunakan  hakaya
                               unhrk memilih.



                                                                   BAB V

                                                   PET{YUSUNAN  DAFTAR  PEMILIH


                                                              Bagian Kesatu
                                                          Data Kependudukan


                                                               Pasal 201
                                                                                                             :
                               (1) Pemerintah dan pemerintah  daerah rnenyediakan  data
                                     kependudukan  dalam bentuk:




                                                                                                 a. data. . .
   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143