Page 173 - 95213-undang--undang-nomor-7-tahun-2017-tentang-pemilu
P. 173

REpu J.T,[t,',?o=]*r'o



                                                          -L72-



                               (3)   Daftar calon sementara  anggota DpD sebagaimana  dimaksud
                                     pada ayat (U diumumkan oleh KpU paling sedikit pada
                                     1 (sahr) media massa cetak harian dan media massa
                                     elektronik nasional dan 1 (sattr) media massa cetak hariart
                                     dan media massa elektronik daeratr serta sarana
                                     pengumuman lainnya unhrk mendapatkan masukan dan
                                     tanggapan masyarakat.

                               (4)   Masukan dan tanggapan  masyarakat  sebagaimana  dimaksud
                                     pada ayat (3) disampaikan  kepada XpU paling lama                         .
                                     10 (sepuluh) hari terhihrng sejak daftar calon sementara
                                     diumumkan.






                               (1)   Masukan dan tanggapan  masyarakat  unhrk perbaikan daftar
                                     calon sementara anggota DPD sebagaimana  dimaksud dalam
                                     Pasal 262 ayat (3) disampaikan secara terhrlis kepada KPU
                                     disertai bukti identitas diri.

                               (2t   KPU, KPU Provinsi, dan KPU lkbupaten/Kota sebagaimana
                                     dimaksud  pada ayat (1) meminta klarifikasi kepada bakat
                                     calon anggota DPD atas masukan dan tanggapan
                                     masyarakat.                                                               '




                                                               Pasal 264
                               Dalam hal ditemukan dugaan telah terjadi pemalsuan dokumen
                               atau penggunaan dokumen  palsu dalam persyaratan  administrasi
                               bakal calon dan/atau calon anggota DPD, maka KPU dan KpU
                               Provinsi berkoordinasi  dengan Kepolisian Negara Republik
                               Indonesia untuk menindaklanjutinya  sesuai dengan ketentuan
                               peraturan penrndang-undangan.



                                                               Pasal 265

                              Dalam hal puhrsan pengadilan yang memperoleh  kekuatarr
                              hukum tetap yang menyatakan  tidak terbukti adanya pemalsuan
                              dokumen atanr penggunaan  dolnrmen palsu sebagaimana
                              dimaksud dalam Pasal 264 dibacakan  setelah Kpu dan Kpu'
                              Provinsi menetapkan  daftar calon tetap anggota DPD, putrrsan
                              tersebut tidak memengaruhi daftar calon tetap.




                                                                                           Paragraf11...
   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178