Page 168 - 95213-undang--undang-nomor-7-tahun-2017-tentang-pemilu
P. 168

PRES IDEN
                                                  REPUBLIK INDONESIA



                                                         -L67-



                               (5)   Peng{uan  pengganti calon dan daftar calon sementara hasil
                                     perbaikan  sebagaimana  dimaksud  pada ayat (a) paling lama
                                     7 (tujuh) hari setelah surat pemberitahuan  dari KPU, KPU
                                     Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota  diterima oleh partai
                                     politik.

                               (6)   KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota  melakukan
                                     verilikasi terhadap  kelengkapan  dan kebenaran dokumen
                                     persyaxatan administrasi  pengganti calon anggota DPR,
                                     DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota  paling lama
                                     3 (tiga) hari setelah diterimanya  pengajuan pengganti  calon
                                     dan daftar calon sementara

                               (71   Dalam hal partai politik tidak mengajukan  pengganti  calon
                                     dan daftar calon sementara hasil perbaikan  sebagaimana
                                     dimaksud pada ayat (5), urutan nama dalam daftar calon
                                     sementara diubah oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU



                                                                                                             :
                                                               Pasal 254

                               Dalam hal ditemukan dugaan telah terjadi pemalsuan dokumen
                               atau penggunaan dokumen  palsu  dalam persyaratan  administrasi
                               bakal calon dan/atau calon anggota DPR, DPRD provinsi,  dan
                               DPRD kabupaten/kota, KPU, KPU Provinsi, dan KPU
                               I(abupaten/Kota berkoordinasi  dengan Kepolisian  Negara
                               Republik Indonesia untuk menindaklanjutinya sesuai dengan
                               ketentuan perattrran  perundang-undangan.




                                                               Pasal 255
                               Dalam hal putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan
                               hukum tet?p yang menyatakan  tidak terbukti  adanya  pemalsuari
                               dokumen atau penggunaan dokumen palsu sebagaimana
                               dimaksud dalam Pasal 254 dibacakan  setelah KPU, KPU Provinsi,
                               dan KPU Kabupaten/Kota  menetapkan daftar calon tetap anggota
                               DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, putusan
                               tersebut tidak memengaruhi daftar calon tetap.




                                                                                           Paragraf6.  . .
   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173