Page 171 - 95213-undang--undang-nomor-7-tahun-2017-tentang-pemilu
P. 171
PRESIDEN
REPUBLIK INOONESIA
-t70-
h. surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali
sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparahrr
sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, atau
anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi,
komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan
usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah,
pengurus pada badan lain yang anggarannya bersumber
dari APBN dan/atau anggaran pendapatan dan belanja
daerah; dan
i. surat pernyataan tentang kesediaan hanya mencalonkan
untuk I (satu) lembaga perwakilan yang ditandatangani
di atas kertas bermeterai cukup.
(3) Pendaftaran calon anggota DPD dilaksanakan paling lambat
9 (sembilan) bulan sebelum hari pemungutan suara.
Paragraf8
:
Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bakal Calon Anggota DpD
Pasal 259
(1) KPU melaksanakan verifikasi kelengkapan dan kebenaran
dokumen persyaratan bakal calon anggota DpD.
(21 KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota membantu
pelaksanaan verifrkasi sebagaimana dimaksud pada ayat (l).
.
Pasal 260
(1) Persyaratan dukungan minimal Pemilih sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 183 ayat (1) dibuktikan dengan daftar
dukungan yang dibubuhi tanda tangan atau cap jempol jari
tangan dan dilengkapi fotokopi kartu tanda penduduk setiap
pendulnrng.
(21 Seorang Pemilih tidak dibolehlran memberikan dukungan
kepada lebih dari 1 (satu) orang bakal calon anggota DpD.
(3) Dalam .