Page 167 - 95213-undang--undang-nomor-7-tahun-2017-tentang-pemilu
P. 167

nepuJuTr<Et,lo5|*=r,o                                       :




                                                          - 166-



                                (4) Daftar calon sementara anggota DPR, DPRD provinsi,  dan
                                     DPRD kabupaten/kota sebagaimana  dimaksud  pada ayat (l)
                                     diumumkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan  KpU
                                     Kabupaten/Kota paling sedikit di 1 (satu) media massa cetah
                                     harian dan media massa elektronik nasional dan 1 (sattr)
                                     media massa cetak harian dan media massa elektronik
                                     daerah serta sarana pengumuman  lainnya selama 5 (lima)
                                     hari.

                                (s) Masukan dan tanggapan dari masyarakat disampaikan
                                     kepada KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota  paling
                                     lama 10 (sepuluh) hari terhihrng sejak daftar calon
                                     sementara  diumumkan

                                (6) KPU, KPU Provinsi, dan  KPU  Kabupaten/Kota
                                     mengumumkan  persentase  keterwakilan perempuan  dalam
                                     daftar calon sementara partai politik masing-masing  pada
                                     media massa cetak harian nasional dan media massa
                                     elektronik nasional.



                                                               Pasal 253

                                (1) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Ikbupaten/Kota  meminta
                                     klarifikasi kepada partai politik atas masukan dan tanggapan
                                     dari masyarakat.

                               (21 Pimpinan partai politik hams memberikan kesempatan
                                     kepada calon yang bersangkutan unttrk mengklarifikasi
                                     masukan dan tanggapan  dari masyarakat

                               (3) Pimpinan partai politik menyampaikan  hasil klarifikasi
                                     sebagaimana  dimaksud pada ayat (21 secara terhrlis kepada
                                     KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.

                               (4) Dalam hal hasil ktarilikasi sgfagaimana  dimaksud  pada
                                     ayat (3) menyatakan bahwa calon sementara tersebut  tidak
                                     memenuhi syarat, KPU, KPU Provinsi, dan  KPU
                                     KabupatenlKota  memberitahukan  dan  memberikan
                                     kesempatan kepada partai politik unhrk mengajukan
                                     pengganti calon dan daftar calon sementara hasil perbaikan.




                                                                                          (5) Pengajuan...
   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172