Page 166 - 95213-undang--undang-nomor-7-tahun-2017-tentang-pemilu
P. 166
PRESIOEN
REPUBLIK INDONESIA
-165-
(2t Dalam hal pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menemukan unsur kesengajaan atau kelalaian anggota KpUi
KPU Provinsi, dan KPU Ihbupaten/Kota berakibat
merugikan bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan
DPRD kabupaten/kota, maka Bawaslu, Bawaslu provinsi,
dan Bawaslu Kabupaten/Kota menyampaikan temuan dan
hasil kajian kepada KPU, KPU Provinsi, dan KpU
Ibbupaten/Kota.
(3) KPU, KPU Provinsi, dan KPU I(abupaten/Kota wajip
menindaklanjuti temuan dan hasil kajian Bawaslu, Bawaslu
Provinsi, dan Bawaslu lhbupaten/ Kota sebagaimanri
dimaksud pada ayat (2).
Paragraf 5
Penyusunan Daftar Calon Sementara Anggota DPR, DPRD
Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota
Pasal 252
(1) Bakal calon yang lulus verifikasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasat 248 disusun dalam daftar calon sementara oleh:
a. KPU untuk daftar calon sementara anggota DPR;
b. KPU Provinsi untuk dafAr calon sementara anggota
DPRD provinsi; dan
,
c. KPU Kabupaten/Kota unhrk daftar calon sementara
anggota DPRD kabupaten/kota.
(21 Daftar calon sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (l)
ditandatangani oleh kehra dan anggota KPU, KPU provinsi,
dan KPU Kabupaten/Kota.
(3) Daftar calon sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disusun berdasarkan nomor urut dan dilengkapi pas foto diri
terbaru.
(4) Daftar. . .:
