Page 165 - 95213-undang--undang-nomor-7-tahun-2017-tentang-pemilu

p

t,',35|*
nepu JixE r.,o

Pasal 250

(1) KPU, KPU Provinsi, dan KPU I(abupaten/Kota meminta
kepada partai politik untuk mengajukan bat<al cdon baru
anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota
sebagai pengganti bakal calon yang terbukti memalsukan
atau menggunakan dolnrmen palsu.

(21 Partai politik mengqiukan nama bakal calon baru
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 14 (empat
belas) hari terhihrng sejak surat permintaan dari KPU, KPU
Provinsi, dan KPU Kabupaten/KoLa diterima oleh partai
politik.
(3) Partai Politik Peserta Pemilu yang bersanglmtan tidak dapat
mengajukan bakal calon pengganti apabila puhrsan
pengadilan telatr memperoleh kekr:atan hulir:m tetap
membuktikan tedadinya pemalsuan atau penggunaan
dokumen palsu tersebut dikeluarkan setelah ditetapkannya
daftar calon tetap oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU
I(abupaten/Kota.

(4) KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melakukan
verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen
persyaratan administrasi bakal calon anggota DPR, DPRD
provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud
pada ayat (2).

Paragraf4
Pengawasan Atas Verifrkasi Kelengkapan Administrasi Bakal "
Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD lGbupaten/Kota

Pasal 251
(1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu KabupatenlKota,
melaktrkan pengawasan atas pelaksanaan verilikasi
kelengkapan administrasi bakal calon anggota DPR, DPRD
provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang dilalmlran oleh
KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.

(2) Dalam...