Page 164 - 95213-undang--undang-nomor-7-tahun-2017-tentang-pemilu
P. 164
PRESIOEN
REPUBLIK INDONESIA
_163_
Paragraf 3
Verilikasi Kelengkapan Administrasi Bakal Calon Anggota DPR,
DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota
Pasal 248
(1) KPU melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan
kebenaran dokumen persyaratan administrasi bakal calon
anggota DPR dan verifikasi terhadap terpenuhinya
keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh
persen).
(2t KPU Provinsi melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan
kebenaran dokumen persyaratan administrasi bakal cdon
anggota DPRD provinsi dan verifrkasi terhadap terpenuhinya
jurnlah bakal calon paling sedikit 30o/o (tiga puluh persen)
keterwakilan perempuan.
(3) KPU Kabupaten/Kota melakr-rkan verifikasi terhadap
kelengfupan dan kebenaran dokumen persyaratan
administrasi bakal calon anggota DPRD kabupaten/kota dan
verilikasi terhadap terpenuhinya jumlah bakal calon paling
sedikit 3O% (tiga puluh persen) keterurakilan perempuan.
(1) Dalam hal kelengkapan dokumen persyaratan administrasi
bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 248 tidak
terpenuhi, maka KPU, KPU Provinsi, dan KPU
Kabupaten/Kota mengembalikan dokumen persyaratan
administrasi bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan
DPRD kabupaten/kota kepada Partai Politik Peserta Pemilu.
(2) Dalam hd daftar bakal calon tidak memuat keterwakilan
perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen), KPU, KPU
Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota memberikan kesempatan
kepada partai politik untuk memperbaiki daftar bakal calon
terscbut.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai proses verifikasi bakal calori
anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota
diatur dalam Peraturan KPU.
Pasal 250. . .
