Page 268 - 95213-undang--undang-nomor-7-tahun-2017-tentang-pemilu

#p

PRES lDEN
REPUBLIK INDONESIA

-226-

Pasd 367
;
(1) KPPS/KPPSLN dilarang mengadakan penghihrngan suaral
sebelum pemungutan suara berakhir. :'

(21 Kgtenhran mengenai wakhr berakhirnya pemungutan suara
diahrr dalam Peraturan KPU. :
,',

Pasal 368 l
..
(1) KPPS/KPPSLN bertanggung jawab atas pelaksanaan
pemungutan suara secara tertib dan lancar.

(21 Pemilih melakukan pemberian suara dengan tertib dan
bertanggung jawab.
(3) Saksi melakukan tugasnya dengan tertib dan bertanggung.
jawab.

(4) Petugas ketertiban, ketenteraman, dan keamanan wajib
menjaga ketertiban, ketenteraman, dan keamanan di
lingkungan TPS/TPSLN.

(5) Pengawas TPS/Panwaslu LN wajib melakukan pengawasa4
atas pelaksanaan pemungutan suara dengan tertib dan
bertanggung jawab

Pasal 369
(1) Warga masyarakat yang tidak memiliki hak pilih atau yang
tidak sedang melaksanakan pemberian suara dilarang,
berada di dalam TPS/TPSLN.
(21

(3) Warga masyarakat sebagaimana dimahsud pada ayat (1) dan
pemantau Pemilu sebagaimans dimaksud pada ayat (21
memelihara ketertiban dan kelancaran pelaksanaan
pemungutan suara.

Pasal37O..,