Page 271 - 95213-undang--undang-nomor-7-tahun-2017-tentang-pemilu
P. 271
t,',?ot|*=.,o
nepuJix
-229-
Bagan Kedua
Penghihrngan Suara Ulang dan Rekapihrlasi Suara Ulang
Pasal 374
(1) Penghihrngan suara ulang berupa penghitungan ulang surat
suara di TPS, rekapihrlasi suara ulang di PPK,
(21 Penghitungan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi hal
sebagai berikut
a. kerusuhan yang mengakibatkan penghihrngan suara
tidak dapat dilanjutkan;
b. penghitungan suara dilakukan secara terhrttrp; ':.
c. penghittrngan suara dilakukan di tempat yang kurang
terang atau yang kurang mendapat penerangan cahaya;
d. penghihrngan suara dilakukan dengan suara yang
kr:rang jelas;
e. penghittrngan suara dicatat dengan hrlisan yang kurang
jelas;
saksi Peserta Pemilu, Pengawas TPS, dan warga
masyarakat tidak dapat menyaksikan proses
penghitungan suara secara jelas;
g. penghitungan suara dilakukan di tempat lain di luar
tempat dan wakhr yang telah ditenhrkan; dan/atau
h. ketidaksesuaian jumlah hasil penghihrngan surat suara
yang sah dan surat suara yang tidak satr dengan jumlah:
pemilih yang menggunakan hah pilih. ^
Pasal 375
(1) Dalam hd terjadi keadaan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 374 ayat (2), saksi Peserta Pemilu atau Pengawas TPS
dapat mengusulkan penghitungan ulang surat suara di TPS
yang bersanglnrtan.
,,
(2) Penghitungan...

