Page 269 - 95213-undang--undang-nomor-7-tahun-2017-tentang-pemilu
P. 269
PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA
-227 -
Pasal 370
(1) Dalam hd terjadi penyimpangan peraksanaan pemungutan
suara oleh KppS/KppSLN, panwaslu
Kelurahan/Desa/Panwaslu LN/pengawas Tps memberikan
saran perbaikan disaksikan oleh saksi yang hadir dan
pettrgas ketenteraman, ketertiban, dan keamanan
TPS/TPSLN.
't
,,.
(21 KPPS/KPPSLN wajib menindaklanjuti saran perbaikan yang
disampaikan oleh pengawas Pemilu sebagaimana dimaksud
pada ayat (1).
,,,
Pasal 371
(l) Dalam hal terjadi pelanggaran ketenteraman, ketertiban, dan
keamanan pelaksanaan pemungutan suara oleh anggota
masyarakat dan/atau oleh pemantau pemilu, petugas
ketenteraman, ketertiban, dan keamanan melakukan
penanganan secara memadai
(21 Dalam hal anggota masyarakat dan/atau pemantau pemihl:,
tidak mematuhi penanganan oleh pehrgas ketenteraman,
ketertiban, dan keamanan, yang bersanglinrtan diseratrkan
kepada petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia
BABX :
UI,ANG, DAN REKAPITULASI SUARA UI,,ANG
Bagian Kesatu j,
Pemungutan Suara Ulang
Pasal 372
(1) Pemungutan suara di rPS dapat diulang apabila terjadi,
bencana alam dan/atau kerusuhan yang mengakibattan
hasil pemungutan suara tidak dapat digunalmn atau
penghitung€rn suErra tidak dapat dilaklrkan
(2) Pemungutan .

