Page 274 - 95213-undang--undang-nomor-7-tahun-2017-tentang-pemilu
P. 274
t,',?55*
p
R E u J.Tn= .., o
- 232
(21 Dalam hal tedadi perbedaan antara data jumlatr suara pada
sertifrkat rekapitulasi hasil penghihrngan suara dari Kpu'i,
Kabupaten/Kota dan sertilikat rekapihrlasi hasit
penghitungan suara yang diterima oleh KpU provinsi, saksi ,,
Peserta Pemilu tingkat provinsi dan saksi peserta pemilu'
tingkat kabupaten/kota, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu
Kabupatenf Kota, maka KPU Provinsi melakukan pembehrlan
data melalui pengecekan dan/atau rekapihrlasi ulang data
yang termuat pada sertifikat rekapitulasi hasil penghihrngan
perolehan suara unttrk KPU KabupatenlKota yang
bersangkutan. ..,0
(3) Dalam hal terjadi perbedaan antara data jumlah suara dalam_
sertifikat rekapitulasi hasil penghihrngan suara dari Kp[r,'
Provinsi dan sertifikat rekapihrlasi hasil penghihrngan suara
yang diterima oleh KPU, saksi Peserta Pemilu tingkat pusat
dan saksi Peserta Pemilu tingkat provinsi, Bawaslu, atau,
Bawaslu Provinsi, maka KPU melakukan pembehrlan data
melalui pengecekan dan/atau rekapitulasi ulang data yang
termuat dalam sertilikat rekapihrlasi hasil penghihrngan.
BAB X
PENGHITUNGAN SUARA
Bagran Kesatu
Umum
Pasal 381
(l) KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan ppLN wajib
melaksanakan penghitr.rngan suara Peserta Pemilu secara
transparan dan dapat dipertanggungiawabkan.
1,,21 KPU, KPU Provinsi, dan KPU lhbupaten/Kota serta ppLN
wqjib menyimpan, menjaga, dan mengamankan hasil-
penghihrngan suara dari seluruh TPS sesuai dengan'.
ketentrran peraturan penrndang-undangan
(3) Ketenhran.
