Page 278 - 95213-undang--undang-nomor-7-tahun-2017-tentang-pemilu

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

_236_

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman teknis
pelaksanaan pemberian suara sebrg4imana dimaksud pada
ayat (1), ayat (21, dan ayat (3) diatur dengan Peraturan KpU.

Pasal 387
(1) Ketua KPPS/KPPSLN melakukan penghitungan suara dengatr
suara yang jelas dan terdengar dengan memperlihatkan surat
suarayang dihitung.
(21 Penghitungan suara dilakukan secara terbuka dan di tempat
yang terang atau mendapat penerangan cahaya yang cukup.

(3) Penghihrngan suara dicatat pada lembar/papan/layar
penghitungan dengan tulisan yangjelas dan terbaca.
(4) Forrrat penulisan penghitungan suara sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan KPU.

,
Pasal 388

(1) Peserta Pemilu, saksi, Panwaslu Kelurahan/Desa/Panwaslu
LN/Pengawas TPS, dan masyarakat dapat menyampaikan
laporan atas dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan,
dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan penghihrngan suara
kepada KPPS/KPPSLN
(21 Peserta Pemilu dan warga masyarakat melalui saksi Peserta.
Pemilu atau Panwaslu Kelurahan/Desa/Panwasli
LN/Pengawas TPS yang hadir dapat mengajukan keberatan
terhadap jalannya penghitungan suara oleh KPPS/KPPSLN
apabila ternyata terdapat hal yang tidak sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
"
(3) Dalam hal keberatan yang diajukan melalui saksi Peserta'
Pemilu atau Panwaslu Kelurahan/Desa/Panwaslu
LN/Pengawas fp$ sslagaim4rra dimaksud pada ayat (2)
dapat diterima, KPPS/KPPSLN seketika itu juga mengadakan
pembetulan.

,
Pasal 389...